OT Lobortis - шаблон joomla Новости
Home News & Publications UNPAD Bersuara Soal Revisi UU KPK
KnD Articles

KnD Articles (27)

Obtaining a winning award from an arbitral tribunal is gratifying, but it does not automatically translate into payment of any damages awarded from the losing party. In the absence of voluntary compliance with the award, the winning party will be forced to proceed with the enforcement of the award by using the court of the country where the assets of the losing party are located.

Foreign Direct Investment in Indonesia

Tuesday, 31 May 2016 06:05

Foreign entity or individual wishing to invest into Indonesia shall have to establish an Indonesian limited liability company (with very few exception in, for example, upstream oil and gas industry). A limited liability company (or in Indonesian language as “Perseroan Terbatas” or “PT”) is a legal entity constituting a capital partnership that is divided into shares and is established by at least 2 (two) shareholders based on a “deed of establishment” containing constitutional document called “articles of association”.

Rencana inisiatif DPR untuk melakukan usulan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai berbagai kontroversi. Para pakar menilai, revisi UU KPK sama saja dengan melemahkan peran lembaga negara sebagai pemberantas tindak pidana korupsi tersebut.

JAKARTA, Korupsi yang menyerang di semua aspek kehidupan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Untuk memberantasnya, diperlukan juga lembaga yang luar biasa (extraordinary institution) dan peraturan luar biasa (extraordinary rules).

Akan tetapi, ada sejumlah pihak yang memandang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu direvisi. Pandangan itu memicu pendapat dari berbagai pihak.

JMOL. Usulan Revisi UU. No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengundang pro kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Urgensi Revisi UU KPK ini menjadi bahasan dalam Seminar Revisi dengan tema “RUU KPK, Urgent-kah?”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung pada Jumat (4/3/2016).

fnews - Jakarta: Berkenan dengan ide kami untuk menerbitkan Perpu yang mengatur imunitas bagi pimpinan KPK, muncul beragam tanggapan. Izinkan saya menjelaska‎n lebih jauh soal ide tersebut.

: