OT Lobortis - шаблон joomla Новости
Home News & Publications UNPAD Bersuara Soal Revisi UU KPK

Mau Merger Wajib Lapor KPPU

KONTAN ONLINE: JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merampungkan peraturan komisi tentang merger dan akuisisi. Rencananya, bulan ini komisi antimonopoli itu akan meneken beleid tersebut. Yang menarik, dalam draf final beleid ini, KPPU menambahkan dua ketentuan baru.

Pertama, KPPU meminta perusahaan asing yang akan melakukan merger melapor terlebih dahulu kepada mereka. Ketentuan ini hanya berlaku untuk merger perusahaan asing yang masing-masing memiliki distributor atau anak usaha di Indonesia. Pasalnya, "Merger antara mereka bisa mengubah penguasaan pasar," kata Didik Akhmadi, Wakil Ketua KPPU, pekan lalu. Selain itu, wajib lapor juga berlaku bagi perusahaan asing yang akan bergabung dengan perusahaan lokal.


Kedua, KPPU mengatur tentang proses merger yang terjadi di daerah. Menurut Didik, perusahaan yang pascamerger menguasai lebih dari 50% pasar di daerah harus melapor ke KPPU.

Didik menerangkan, sebelum merger, perusahaan asing atau perusahaan di daerah harus menyerahkan data dan perhitungan kondisi keuangan setelah penggabungan. Nah, KPPU akan memeriksa data-data itu, lalu memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional. "Mereka yang akan memutuskan merger lanjut atau tidak," ujar Didik.

PP masih terbengkalai

Rekomendasi KPPU memang bisa beragam sesuai kasus dan kondisi merger.

Didik mencontohkan, untuk merger perusahaan asing dengan anak usaha, KPPU akan meminta induk perusahaan asing itu tidak melebur anak usahanya di Indonesia.

Seperti berita KONTAN sebelumnya, KPPU akan memberlakukan wajib lapor bagi perusahaan yang merger atau akuisisi. KPPU melakukan penilaian berdasar aset atau pendapatan pasca merger.

Komisi membagi perusahaan menjadi sektor perbankan dan non perbankan. Untuk perbankan, KPPU menetapkan batasan aset Rp 5 triliun dan pendapatan Rp 10 triliun. Artinya, jika setelah penggabungan, aset atau pendapatan suatu bank melampaui batas itu, maka mereka harus lapor ke KPPU. Adapun untuk non perbankan, KPPU menetapkan batas aset Rp 2,5 triliun dan pendapatan Rp 5 triliun.

Khusus akuisisi, KPPU juga memberlakukan wajib lapor jika ada pembelian saham di atas 25%.

Celakanya, KPPU ternyata belum bisa mewajibkan semua ketentuan itu dalam waktu dekat. Sebab, peraturan pemerintah (PP) yang menjadi cantolannya masih belum beres. "Sampai sekarang belum dibahas," kata Suharyono, Direktur Perancangan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, lewat pesan pendek, semalam.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri Bambang Soesatyo menilai, langkah KPPU mencerminkan inisiatif negara mengontrol penguasaan aset. "Langkah KPPU ini bukan hal yang luar biasa," ujarnya. Inisiatif serupa sempat dilakukan Kongres Amerika Serikat saat menanyakan dominasi Microsoft.

Dupla Kartini, Anna Suci Perwitasari

Source: http://klasik.kontan.co.id/nasional/news/10153/Mau-Merger-Wajib-Lapor-KPPU- 

: