OT Lobortis - шаблон joomla Новости
Home News & Publications UNPAD Bersuara Soal Revisi UU KPK

Perppu Immunitas untuk Pimpinan KPK

fnews - Jakarta: Berkenan dengan ide kami untuk menerbitkan Perpu yang mengatur imunitas bagi pimpinan KPK, muncul beragam tanggapan. Izinkan saya menjelaska‎n lebih jauh soal ide tersebut.

Secara kebutuhan, Perpu Imunitas bagi pimpinan KPK tersebut nyata dibutuhkan untuk dalam jangka pendek menghentikan kriminalisasi yang sekarang dialami oleh beberapa pimpinan KPK, termasuk BW. 

Dalam jangka panjang, perpu imunitas akan menghentikan kriminalisasi kepada pimpinan KPK berulang lagi di masa yang akan datang, setelah terus terjadi di masa lalu dan sekarang.

Perlu dijelaskan imunitas ini hanya berlaku selama menjabat dan dalam konteks melaksanakan tugas, dengan sedikit pengecualian, misalnya tertangkap tangan melakukan korupsi.

Sebagai perbandingan, untuk menghindari kriminalisasi dan memastikan independensi imunitas dimiliki oleh anggota Ombudsman dan anggota DPR. Jadi, harusnya sangat wajar jika KPK yang tugasnya juga sangat berat diberikan hak imunitas demikian.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008tentang Ombudsman RI mengatur, ?Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan? 

Sedangkan hak imunitas pada Anggota DPR-RI. Diatur pada Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur, ?Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR?.

‎Untuk lebih jelasnya, tentang hak imunitas ini, juga merupakan aturan yang jamak secara internasional. Bahkan, pada November 2012 lalu, di Jakarta telah berkumpul lembaga antikorupsi sedunia yang menghasilkan Jakarta principles, dan salah satunya mengatur tentang pentingnya hak imunitas bagi pimpinan lembaga independen antikorupsi.

Sebab, kriminalisasi kepada pimpinan KPK bukan ciri khas Indonesia, tetapi merupakan modus jamak serangan balik yang dilakukan penegak hukum korup ketika mereka dijerat oleh lembaga sejenis KPK di daerahnya.

Sebagai contoh, negara tetangga kita, Malaysia, dengan tegas mengatur imunitas ini dalam Pasal 72 UU KPK mereka tahun 2009. Selanjutnya negara2 lain di Afrika rata2 memiliki hak imunitas ini, sebutlah Nigeria, Zambia dll. Memang kebanyakan adalah negara-negara berkembang yang masih punya penegak hukum yg korup, dan jamak melakukan serangan balik dengan kriminalisasi jika dibersihkan.

‎Demikian sedikit penjelasan saya terkait Perpu Imunitas KPK. Semoga segera diterbitkan untuk menyelamatkan KPK, Polri, dan juga Presiden Jokowi sendiri.

Salam hormat, Denny Indrayana, Keep on Fighting for the Better Indonesia. en

 

Source: fnews

: