OT Lobortis - шаблон joomla Новости
Home News & Publications Prof. Bagir Manan, “Tak Salah Bila Publik Menilai Revisi UU KPK Akan Melemahkan KPK”

UNPAD Bersuara Soal Revisi UU KPK

JMOL. Usulan Revisi UU. No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengundang pro kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Urgensi Revisi UU KPK ini menjadi bahasan dalam Seminar Revisi dengan tema “RUU KPK, Urgent-kah?”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung pada Jumat (4/3/2016).

Hadir sebagai pembicara yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bagir Manan, Anggota DPR dari Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK RI Dedie A. Rachim, Akademisi Fakultas Hukum Unpad Sigid Suseno, dan Praktisi Hukum Defrizal Djamaris.

Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bagir Manan menyebutkan memang saat ini revisi UU KPK baru usulan.

“Karena ada penundaan, maka ini baru usulan. Rancangannya belum jadi,” ujar Bagir.

Bagir mengatakan usulan perubahan tersebut, menimbulkan dugaan adanya agenda politik. Hal ini diduga karena ada upaya melemahkan KPK yang disponsori oleh para koruptor.

Namun banyak pihak menolak usulan tersebut karena tindak pidana korupsi (tipikor) yang terus meningkat dan masih adanya ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum di luar KPK.

Menurut Bagir, penolakan itu muncul karena ketidakmampuan pengusung inisiatif mengutarakan perubahan UU KPK secara komprehensif, sehingga dinilai bertentangan dengan demokrasi.

Bagir mengatakan selama tipikor masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka masih diperlukan lembaga dan peraturan luar biasa.

“Sebagai pencegahan, harus didesain prosedur luar biasa seperti pembatasan kewenangan dan kekuasaan. Di tingkat teknis, diperlukan ada peraturan yang lebih rinci, petunjuk administrasi, serta pengawasan yudisial dan non-yudisial,” ujarnya.

Akademisi dari Fakultas Hukum Unpad, Sigid Suseno mengatakan gagasan merevisi undang-undang tersebut karena adanya pandangan meningkatnya kuantitas dan kualitas tipikor di seluruh aspek kehidupan.

Dia menambahkan terdapat penilaian bahwa lembaga pemerintah yang menangani tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien.

“Padahal tipikor merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pantas dikategorikan sebagai extra ordinary crimes,” ujarnya.

Sementara itu, Ruhut Sitompul dari Komisi II DPR RI, mengatakan revisi sebenarnya dapat diterima dengan pertimbangan untuk menguatkan KPK. Selain itu, juga untuk menata sistem hukum, akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Ruhut justru mengusulkan perubahan perlu dilakukan terhadap hal-hal mendasar dan filosofis dari hukum pidana dan acaranya. Dia juga menegaskan masih banyak rancangan undang-undang lain yang lebih mendesak untuk dilakukan.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan korupsi sudah merajalela. Ia mencontohkan pelaku korupsi justru sudah dalam lingkup keluarga dimana orang dan anak menjadi pelaku serta modusnya semakin beragam.

Data yang dirilis oleh Anti Corruption Clearing House (ACCH) menunjukkan penanganan korupsi yang dilakukan KPK cenderung meningkat. Dari 2010-2015, jumlah kasus yang diselidiki KPK mencapai 752 kasus, sedangkan penanganan kasus oleh penegak hukum di luar KPK belum berjalan efektif.

Agus meminta waktu berdiri KPK tidak perlu diatur secara rinci karena korupsi semakin meningkat.
“Daripada merevisi UU KPK, sebaiknya segera ditetapkan RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal, tujuannya, agar seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga mempersempit gerak para koruptor,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A. Rachim menyimpulkan revisi UU KPK belum dibutuhkan.

Menurut Dedie, UU KPK yang ada masih memadai untuk mendukung tugas dan fungsi KPK secara kelembagaan, bahkan berdasarkan analisis kebutuhan nasional maupun internasional, revisi belum perlu dilakukan.

“Justru pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, dinilai lebih mendesak. Hal itu agar memudahkan Indonesia dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.(vin/rep)

Source: Jabar Merdeka

: