OT Lobortis - шаблон joomla Новости
Home News & Publications UNPAD Bersuara Soal Revisi UU KPK

Koruptor Diduga Sponsori Pelemahan KPK

JAKARTA, Korupsi yang menyerang di semua aspek kehidupan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Untuk memberantasnya, diperlukan juga lembaga yang luar biasa (extraordinary institution) dan peraturan luar biasa (extraordinary rules).

Akan tetapi, ada sejumlah pihak yang memandang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu direvisi. Pandangan itu memicu pendapat dari berbagai pihak.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bagir Manan mengatakan, memang saat ini revisi UU KPK baru usulan. "Karena ada penundaan, maka ini baru usulan. Rancangannya belum jadi," kata Bagir Manan dalam seminar tentang Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, di Dipati Ukur, Jumat (4/3/2016).

Hadir sebagai pembicara Ruhut Sitompul (Komisi III DPR RI), Agus Santoso (Wakil Ketua PPATK), Dedie A Rachim (KPK RI), Sigid Suseno (akademisi hukum Unpad), dan Defrizal Djamaris (praktisi hukum).

Usulan perubahan itu, kata Bagir, menimbulkan dugaan adanya agenda politik karena diduga berupaya melemahkan KPK. Bahkan ada dugaan, pelemahan itu disponsori oleh para koruptor. Sejumlah pihak menolak usulan itu. Hal itu didasarkan tindak pidana korupsi terus meningkat. Selain itu, masih adanya ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum di luar KPK.

Menurut Ruhut Sitompul, revisi sebenarnya dapat diterima dengan pertimbangan untuk menguatkan KPK. Selain itu juga untuk menata sistem hukum akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Ruhut mengusulkan perubahan perlu dilakukan terhadap hal-hal mendasar dan filosofis dari hukum pidana dan acaranya. Ia juga menegaskan masih banyak rancangan undang-undang lain yang lebih mendesak untuk dilakukan.

Data yang dirilis oleh Anti Corruption Clearing House menunjukkan, penanganan korupsi oleh KPK cenderung meningkat. Dari 2010-2015, jumlah yang diselidiki KPK 752 kasus, sedangkan penanganan kasus oleh penegak hukum di luar KPK belum berjalan efektif.

Perampasan aset

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menegaskan, korupsi sudah merajalela. Ia meminta waktu berdiri KPK tidak perlu diatur secara rinci karena korupsi semakin meningkat. Daripada merevisi UU KPK, ia menyarankan segera ditetapkan RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. "Tujuannya agar seluruh transaksi dilakukan secara nontunai, sehingga mempersempit gerak para koruptor," katanya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim menyimpulkan, revisi UU KPK belum dibutuhkan. Dedie berpendapat UU KPK yang ada masih memadai untuk mendukung tugas dan iungsi KPK secara kelembagaan. Bahkan berdasarkan analisis kebutuhan nasional maupun internasional, revisi belum perlu dilakukan.

"Justru pengesahan rancangan UU perampasan aset, dinilai lebih mendesak. Hal itu agar memudahkan Indonesia dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri," ujarnya. (Dewiyatini)

 

Source: KPK

: